Kabar Jabodetabek

Bekasi, (tvOne)

DPRD Kota Bekasi mendukung beroperasinya moda transportasi busway dari Jakarta ke kota itu guna menyediakan sarana angkutan alternatif bagi warga Bekasi yang ingin bepergian ke Ibu Kota Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan di Bekasi, Kamis, mengatakan, busway memberikan kenyamanan sebagai angkutan umum dan keberadaanya sangat ditunggu warga masyarakat.

Meski begitu, Ronny menyatakan, harus ada aturan main yang jelas menyangkut pendanaan pembuatan koridor busway serta separatornya. "Kalau dibebankan ke Pemkot Bekasi tentunya kurang tepat. Kita harapkan pengelola busway bisa mendanai pembuatan sarana penunjang untuk beroperasinya busway hingga ke Bekasi," ujarnya.

Beroperasinya busway hingga masuk ke Kota Bekasi, kata Rony, diharapkan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Ia menyatakan, warga yang lokasi rumahnya berdekatan dengan rute yang dilewati busway dan bekerja sendirian ke Jakarta akan lebih baik memanfaatkan alat angkut tersebut.

"Kenyamanan, keamanan, biaya murah dan bisa istirahat menjadikan busway lebih unggul dibanding transportasi massal lainnya, termasuk bila membawa kendaraan sendiri," ujarnya.

Freddy, salah seorang warga Bekasi yang beraktivitas di Jakarta, sangat berharap busway segera bisa masuk Kota Bekasi. Kini kondisi lalulintas di Bekasi sudah teramat padat dan macet pada saat-saat jam sibuk sehingga diperlukan tambahan jalan tol serta masuknya bus transjakarta daerah itu.

"Waktu akhirnya terbuang di jalan raya. Kemacetan betul-betul menghabiskan energi dan membuat stres," ujarnya. Ia menyatakan, sangat banyak warga setempat yang merindukan sarana transportasi yang lancar untuk menunjang mobilitas mereka ke Jakarta tapi kebutuhan mendasar itu tak kunjung terpenuhi.

Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan, kelancaran sarana trasportasi sangat diperlukan dalam menunjang mobilitas warga ke Jakarta.

Ia memperkirakan, ada 30 persen warga Kota Bekasi yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta atau sebaliknya hingga kebutuhan sarana transportasi yang lancar dan nyaman serta tarifnya yang terjangkau sangat diperlukan.

"Migrasi penduduk dalam jumlah besar itu tidak berdampak apapun bagi agregat kependudukan Kota Bekasi. Kita tak mungkin melarang warga Kota Bekasi bekerja dan beraktivitas di Jakarta," ujarnya.

Menurut Dadang, persoalan warga yang memiliki tempat pekerjaan yang berbeda wilayah dengan tempat tinggalnya sudah merupakan persoalan lumrah di kota-kota besar dunia termasuk di negara maju sekalipun. (Ant)